Masih banyak pelaku bisnis online, yang enggan membayar pajak. Kurangnya informasi seringkali menjadi alasan utamanya. Nah, bagi Anda yang memiliki bisnis online, sebaiknya mulai bersiap-siap ya. Pasalnya, pemerintah berencana memberlakukan skema pajak bisnis online mulai tahun ini.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh MarkPlus Insight, Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia. Terhitung pada tahun 2013, ada sekitar 74,57 juta pengguna internet di Indonesia. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sebesar 50 juta jiwa, artinya penetrasi internet di Indonesia dari total populasi adalah sebesar 30%. Maka tidak heran jika Indonesia dianggap sebagai pasar e-commerce yang potensial. Buktinya, pertumbuhan bisnis e-commerce di Indonesia pada 2013 diperkirakan mencapai 1 persen, menurut Lembaga riset pemasaran e-Marketer. Oleh karena itu, sebenarnya potensi pajak dari bisnis online sangat besar.

Pajak Bisnis Online Bukanlah Hal Baru

Sebenarnya, pajak bisnis online bukanlah sesuatu yang baru. Ketentuan mengenai pajak bagi pelaku bisnis (termasuk bisnis online) sudah diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Rencananya, mulai tahun ini akan kembali dipertegas mengingat banyaknya pelaku kegiatan e-commerce yang tidak melaporkan kewajibannya dalam membayar pajak. Kegiatan e-commerce ini meliputi Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals dan Online Retail.

Baca juga : Tips Sukses Menjual Jasa Secara Online

Online Marketplace merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet sebagai tempat online untuk menjual barang atau jasa. Pada online marketplace tidak hanya menampilkan barang atau jasa yang dijual, tetapi sekaligus memfasilitasi terjadinya transaksi uang secara online. Contohnya Buka Lapak, Tokopedia, Elevenia, Lamido, dan lain sebagainya.

pajak bisnis online
Marketplace di Indonesia

Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan atau waktu yang dapat dimanfaatkan pengiklan untuk memajang konten barang atau jasa melalui situs yang disediakan oleh pelaku. Pada kegiatan usaha ini, peran website sebagai penyedia layanan hanya sebatas menampilkan iklan yang dipasang penjual. Beberapa situs yang mengadopsi kegiatan bisnis ini adalah Tokobagus.com, Berniaga.com, Forum Jual-beli Kaskus, dan lain sebagainya.

Daily Deals adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha yang berupa situs sebagai tempat merchant Daily Deals menjual barang atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. Contoh situs daily deals adalah Bucketlist, Grify, Dealgoing, Groupon, dan lain sebagainya.

Online Retail merupakan kegiatan menjual barang dan atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara Online Retail. Contohnya adalah Berrybenka, Zalora, Lazada, dan lain sebagainya.

pajak bisnis online
Online retail termasuk wajib pajak

Baca juga : Trik Jitu Kebanjiran Order Melalui Facebook

Potensi Pajak dari Bisnis Online

Ada dua potensi pajak yang dapat diperoleh dari bisnis online, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sejak 1 Januari 2014, Pemerintah sudah menetapkan aturan tentang batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pelaku bisnis yang omzetnya mencapai Rp 4,8 miliar. Dengan begitu, seluruh pelaku usaha termasuk pebisnis online yang telah mencapai omzetnya tersebut, wajib memungut PPN terhadap setiap transaksinya. Akan tetapi belum ada kepastian bahwa apakah pada setiap transaksi online yang dilaksanakan oleh pengusaha e-commerce yang sudah tergolong PKP, telah memungut PPN serta menyetorkannya ke kas negara. Hal ini tidak mudah dideteksi, karena transaksi e-commerce berbeda dengan transaksi konvensional.

Pajak Penghasilan (PPh)

Tak hanya dikenai PPN, para pengusaha e-commerce juga dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Pemerintah telah mempermudah perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki omzet per tahun kurang dari 4,8 milyar, yaitu hanya sebesar 1% dari omzet.

pajak bisnis online
Pajak penghasilan

Masing-masing kegiatan e-commerce tersebut telah diatur untuk memiliki kewajiban PPN dan PPh atas transaksi yang dilakukan. Nah, sekarang Anda tinggal melihat, kira-kira bisnis e-commerce jenis apakah yang sedang anda jalankan. Apapun jenis bisnisnya, sebagai warga negara yang baik, sebaiknya Anda tidak terlambat untuk membayarkan pajak bisnis online demi pembangunan negara kita, ya.